Parepare - Angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara nasional sukses menembus 98,62 persen atau setara 282 juta peserta per 31 Ditandai capaian akhir Desember 2025. Data ini dipaparkan dalam kegiatan public expose pengelolaan program dan keuangan yang digelar serentak di seluruh kantor cabang di Indonesia.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Muhammad Ali, menyatakan capaian ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi kesehatan rakyat. Program JKN kini masuk agenda prioritas APBN 2026 dan program prioritas Presiden.
"Per 31 Desember 2025, kepesertaan kita telah mencapai 98,62 persen atau sekitar 282 juta peserta," kata Muhammad Ali saat ditemui di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Parepare.
Ali menjelaskan, public expose ini melibatkan media nasional dan jurnalis daerah untuk memaparkan data kepesertaan, iuran, hingga pembiayaan pelayanan. Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi demi menyempurnaan program JKN ke depan.
Layanan 'VIOLA' Sasar Warga Desa
Saat ini, jaringan pelayanan BPJS Kesehatan telah tersebar di 126 kantor cabang dan 387 kantor kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Demi mempermudah akses warga pelosok, BPJS Kesehatan Cabang Parepare memaksimalkan program VIOLA (Virtual Office Layanan Peserta).
Melalui VIOLA, warga desa bisa mengurus administrasi secara online melalui pemerintah desa setempat tanpa harus ke kantor cabang.
"Kita ada layanan baru untuk berinteraksi secara online kepada peserta di desa-desa," jelas Ali.
"Jadi kita bekerja sama dengan pihak desa, ada tatap muka secara online untuk pengurusan administrasi kepesertaan," sambungnya.
Langkah ini diambil demi memangkas jarak bagi masyarakat terpencil.
"Ini untuk membantu peserta yang daerahnya jauh dari kantor cabang atau kantor kabupaten, dan ini sudah berjalan," tegasnya.
Selain VIOLA, layanan digital juga dioptimalkan lewat aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp (PANDAWA), serta Care Center 24 jam.
Strategi Cegah Tunggakan Iuran
Untuk menjaga status kepesertaan mandiri tetap aktif, BPJS Kesehatan menerapkan beberapa strategi pencegahan tunggakan iuran. Mulai dari penagihan lewat petugas telecollecting di cabang, hingga pengingat massal melalui WhatsApp blast.
Bagi peserta yang terkendala biaya, tersedia program cicilan serta edukasi langsung dari Kader JKN di tiap kabupaten. BPJS Kesehatan juga memperluas sistem debet otomatis lewat bank.
"Ada program lain yang kita kerja sama dengan pihak perbankan yaitu program auto-debet," tutur Ali.
"Jadi peserta mandiri bisa mengikuti program auto-debet sehingga iuran ter-debet otomatis setiap bulan," urainya.
Namun, Ali mengimbau agar peserta tetap memastikan saldo tabungan mereka mencukupi.
"Tentu kita harapkan peserta memiliki ketersediaan saldo di tabungan agar terhindar dari tunggakan," tambahnya.
Perluasan Faskes hingga Rumah Sakit Apung
Ali memaparkan, jumlah fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan terus bertumbuh. Saat ini telah bekerja sama dengan 23.770 faskes tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, dokter mandiri, dokter gigi, rumah sakit D-pratama).
Untuk faskes tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan bermitra dengan 3.194 rumah sakit. Jumlah faskes swasta mendominasi dengan rincian: 229 RS pemerintah pusat, 862 RS pemerintah daerah, dan 2.103 RS swasta.
Ali menegaskan komitmennya untuk pemerataan layanan kesehatan di daerah pelosok melalui kolaborasi khusus di 13 provinsi.
"Kita juga berupaya menjangkau wilayah pelosok untuk membuka akses pelayanan kesehatan," sebut Ali.
"Jadi ada kerja sama dengan rumah sakit apung, pengiriman dokter dan tenaga medis, serta kolaborasi faskes berkriteria khusus," pungkas Ali.
