Parepare - Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Gelora, Asy'ari Abdullah, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare untuk segera menerbitkan regulasi pendukung terkait pengajaran mata pelajaran Bahasa Arab.
Kebijakan ini dinilai mendesak guna mengatasi kendala administratif yang dialami para guru honorer swasta dalam mencairkan tunjangan sertifikasi.
Asy'ari menjelaskan, kendala utama yang dihadapi para pengajar Bahasa Arab adalah belum tersedianya Surat Keterangan Wajib Belajar (WGP).
Hal tersebut terjadi lantaran mata pelajaran Bahasa Arab belum masuk dan terintegrasi secara resmi sebagai kurikulum muatan lokal (mulok) wajib di Kota Parepare.
"Para guru honorer swasta telah memberikan pengabdian yang luar biasa dalam mendidik generasi muda," kata Asy'ari.
"Kami mendorong Pemkot Parepare untuk menerbitkan regulasi pendukung agar pengajaran Bahasa Arab dapat diakui secara resmi dalam kurikulum lokal, sehingga hak sertifikasi para guru dapat terealisasi," sambungnya.
Menurutnya, penyelarasan regulasi ini bukan sekadar urusan administrasi semata.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pengajar sekaligus wujud komitmen pemerintah kota dalam memperkuat pendidikan keagamaan serta karakter.
Melalui aspirasi ini, para legislator berharap Pemkot Parepare bisa segera merespons lewat penyesuaian kebijakan teknis.
"Langkah cepat ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan serta mendongkrak kesejahteraan tenaga pendidik," pungkasnya.
